PedulibRakyat News | Jember,- Bertempat di Hotel Aston , pada Jum'at 10 Mei 2019 , Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan gelaran acara Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat topik Kajian Penyusunan Program Kerja Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Bidang Kepegawaian Kabupaten Jember .
Dalam hal itu , Pemerintah Kabupaten Jember dibawah kepemimpinan dr. Hj. Faida, MMR dan Drs. KH Abdul Muqit Arief memiliki semangat yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi .
Wujud semangat yang kuat itu salah satunya ditunjukkan dengan menggandeng Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , untuk membuat kajian program-progam yang efektif dalam pencegahan korupsi di Pemkab Jember .
Menurut Bupati Faida , perubahan zaman menuntut kita mengikuti formast antikorupsi , reformasi birokrasi sangat penting , karena aset penting Pemerintah Kabupaten Jember yang terbesar adalah pegawai .
"Oleh karenanya , kita membuat program reformasi birokrasi yang fokusnya bidang kepegawaian terlebih dulu , karena merekalah yang menggerakkan roda pemerintahan , " terang Bupati Faida .
Bupati Faida menambahkan , untuk melakukan reformasi itu , perlu lebih dulu melayani pegawai dengan baik . Jika pegawai bisa dilayani dengan baik, harapannya para pegawai dapat melayani masyarakat dengan baik juga . Mereka pun akhirnya menjadi antipungli dan antikorupsi , terangnya .
Apabila terjadi perubahan besar-besaran terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kinerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember , maka sebuah standar operasional prosedur (SOP) dan kajian Pukat Korupsi UGM bisa membantu , tegas Bupati Faida .
Bupati Faida menyontohkan dihapusnya UPT Pendidikan , Pegawai di Dinas Pendidikan paling banyak ini menjadi beban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) karena menjadi sentral penanganan pegawai , ujarnya .
"Bagaimana menguati BKPSDM agar tidak hanya memindahkan masalah , tetapi betul-betul memendekkan arus layanan dan mempercepat pelayanan kepada pegawai , " ungkap Bupati sekaligus Bu dokter ini .
Pernyataan Bupati Faida , Pemkab Jember telah memulai untuk tidak ada pungutan dalam rekrutmen pegawai , pejabat , mutasi , maupun promosi jabatan . Ini dilakukan dengan tim akademisi Udayana , Jakarta dan Padang yang memiliki pengalaman merancang program untuk menyejahterakan ASN tanpa perlu dana nonbudgeter .
Bupati Faida mengungkapkan " Kegiatan mereka secara formal bisa diakomodir dengan APBD secara resmi tanpa perlu mereka mempermainkan pembiayaan. Agar seluruh program ini bisa lebih cepat terlayani secara administrative, kita akan siapkan program online , " ungkapnya .
Program pelayanan administratif secara daring ini bisa diberlakukan dari pengurusan pangkat hingga pengurusan pensiun . Untuk pelayanan dengan teknologi lebih minim untuk korupsi dan pungli , pungkas Bupati Faida .
Nu2g
Blogger Bali Grup
Terima kasih anda sudah membaca artikel Keseriusan Pemkab Jember Dibawah Kepemimpinan Bupati Faida Dan Wakil Bupati Muqiet Arief Dalam Reformasi Birokrasi
0 Komentar